Nakes dan Guru Gelar Aksi Damai di DPRD Padang Panjang, Tolak Penghapusan TPP
Padang Panjang – Ratusan tenaga kesehatan (nakes) dan guru menggelar unjuk rasa damai penghapusan TPP di depan gedung DPRD Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, pada hari ini. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana penghapusan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
Aksi Damai dengan Tuntutan Jelas
Para peserta aksi datang dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan penolakan terhadap penghapusan TPP. Beberapa tulisan yang terlihat antara lain:
-
“TPP Hak Kami, Jangan Dicabut!”
-
“Hargai Pengabdian Nakes dan Guru!”
-
“Tanpa TPP, Kesejahteraan Terancam!”
Aksi berlangsung tertib, dengan orasi yang disampaikan perwakilan guru dan tenaga kesehatan. Mereka menegaskan bahwa TPP selama ini menjadi komponen penting dalam pendapatan mereka, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Alasan Penolakan: Dampak Besar pada Kesejahteraan
Salah seorang perwakilan guru, Ibu Siska, menyampaikan bahwa penghapusan TPP akan sangat memukul ekonomi para pendidik.
“Gaji pokok kami sangat kecil. Jika TPP dihapus, bagaimana kami bisa memenuhi kebutuhan keluarga? Apalagi dengan biaya hidup yang semakin tinggi,” ujarnya dengan nada prihatin.
Sementara itu, perwakilan tenaga kesehatan, Bapak Rizal, menambahkan bahwa TPP juga menjadi motivasi tambahan bagi mereka yang bekerja di garda terdepan pelayanan publik.
“Kami bekerja keras, bahkan sering lembur. Jika TPP dihilangkan, semangat kerja bisa turun dan pelayanan kepada masyarakat bisa terganggu,” tegasnya.
baca juga: Pemkot Padang Panjang laksanakan MBG Agustus mendatang
Respons DPRD dan Pemerintah Daerah
Ketua DPRD Padang Panjang, Dedi Syafriadi, menyambut perwakilan demonstran untuk berdialog. Dalam pertemuan tersebut, ia menyatakan akan menampung aspirasi dan mendorong pembahasan lebih lanjut dengan Pemda.
“Kami memahami keresahan ini. DPRD akan mempertimbangkan masukan dari rekan-rekan guru dan nakes sebelum mengambil keputusan,” janjinya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Fajri Ramadhan, menjelaskan bahwa rencana penghapusan TPP masih dalam tahap kajian.
“Kami sedang mengevaluasi dampaknya. Jika memang berpotensi merugikan, tentu akan dicari solusi terbaik,” ujarnya.
Tuntutan Jangka Panjang penghapusan TPP: Perlindungan Kesejahteraan Pekerja Publik
Para pengunjuk rasa tidak hanya menolak penghapusan TPP, tetapi juga mendesak adanya jaminan kesejahteraan yang lebih pasti. Beberapa tuntutan mereka antara lain:
-
Pemertahanan TPP atau penggantinya dengan tunjangan yang setara.
-
Peninjauan ulang kebijakan dengan melibatkan perwakilan guru dan nakes.
-
Transparansi anggaran untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
Dukungan Masyarakat dan Harapan ke Depan terhadap penolakan penghapusan TPP
Aksi ini mendapat simpati dari warga sekitar, yang mengapresiasi peran guru dan tenaga kesehatan dalam membangun SDM dan pelayanan kesehatan di Padang Panjang.
“Mereka pahlawan tanpa tanda jasa. Semoga pemerintah mendengarkan suara mereka,” ujar seorang warga yang melihat aksi tersebut.
Kedepannya, DPRD dan Pemda diharapkan dapat menemukan solusi terbaik agar kesejahteraan tenaga pendidik dan kesehatan tetap terjaga tanpa membebani anggaran daerah.
Aksi ini menjadi pengingat bahwa kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan dampak nyata terhadap kehidupan para pekerja, terutama yang bergerak di sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.
