Optimalkan Pengadaan, Padang Panjang Gandeng LKPP untuk Perkuat Tata Kelola Digital
Pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Sebagai langkah konkret, Pemkot menjalin kerja sama strategis dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) guna memperkuat tata kelola berbasis digital.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Padang Panjang untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, sekaligus mendukung program nasional transformasi digital di bidang layanan publik.
Mengapa Padang Panjang Gandeng LKPP?
Dalam beberapa tahun terakhir, pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi sorotan utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Proses pengadaan yang kompleks dan rentan penyimpangan mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi inovatif.
Dengan menggandeng LKPP, Padang Panjang berharap dapat:
✅ Memperkuat sistem e-procurement (pengadaan elektronik)
✅ Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam tata kelola digital
✅ Memastikan setiap proses pengadaan berjalan cepat, tepat, dan efisien
✅ Meminimalkan risiko penyimpangan dan memperkuat kepercayaan publik
Baca juga: Warga Bajuang tegaskan sikap tolak ke Tanah Datar dan minta kembalikan sebagai warga Padang Panjang
Wali Kota Padang Panjang menyebutkan bahwa kerja sama ini adalah bentuk keseriusan daerah dalam menjalankan prinsip good governance. “Transformasi digital dalam pengadaan adalah keniscayaan agar pemerintah makin transparan dan profesional,” tegasnya.
Fokus Kolaborasi dengan LKPP
Dalam kerja sama ini, LKPP akan mendampingi Pemkot Padang Panjang dalam:
💻 Implementasi aplikasi pengadan yang terintegrasi secara nasional
📊 Pelatihan teknis bagi ASN di bidang pengadan digital
🔍 Pengawasan dan audit internal berbasis sistem
📈 Pengembangan inovasi layanan publik yang mendukung pengadan cepat dan transparan
Selain itu, Padang Panjang juga akan memperkuat peran Unit Layanan Pengadan (ULP) untuk menjadi motor penggerak utama tata kelola pengadan berbasis teknologi.
Harapan dan Dampak ke Depan
Kolaborasi ini diharapkan membawa dampak positif, tak hanya untuk lingkungan pemerintahan, tetapi juga bagi pelaku usaha lokal. Sistem pengadan digital akan membuka peluang lebih luas dan adil bagi UMKM untuk ikut serta dalam proyek-proyek pemerintah.
Masyarakat pun diharapkan dapat merasakan manfaat dari tata kelola yang lebih bersih, dengan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan tepat sasaran.
