Padang Panjang – Wali Kota Padang Panjang kembali menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku. Hal ini disampaikan dalam rapat evaluasi keuangan daerah yang digelar di Balai Kota, sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Transparansi Jadi Pondasi Pembangunan
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa transparansi keuangan merupakan syarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang dipercaya masyarakat. Ia menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik penyalahgunaan anggaran maupun laporan yang tidak sesuai fakta.
“Setiap rupiah anggaran yang berasal dari rakyat harus kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.
Penguatan Sistem Pengawasan
Untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik, Pemkot Padang Panjang memperkuat sistem pengawasan internal. Inspektorat Kota diberi peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan belanja daerah berjalan sesuai aturan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga ditingkatkan agar laporan keuangan lebih mudah diakses dan dipantau secara real time.
“Kita ingin masyarakat bisa ikut mengawasi. Digitalisasi laporan keuangan adalah salah satu cara agar keterbukaan benar-benar dirasakan publik,” jelas Wali Kota.
Apresiasi dari DPRD dan Masyarakat
Komitmen Pemkot Padang Panjang mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, termasuk DPRD setempat. Dewan menilai langkah ini penting untuk menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“Ketegasan Wali Kota dalam menjaga transparansi patut didukung. Kita di legislatif siap bersinergi agar pengelolaan APBD benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” kata salah seorang anggota DPRD.
Baca juga: Dalam Sidang Perdana, Terdakwa Korupsi APBD Bantah Semua Tuduhan Jaksa
Arah ke Depan: Tata Kelola yang Lebih Modern
Ke depan, Pemkot Padang Panjang berencana memperluas penggunaan aplikasi keuangan berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem pemerintah pusat. Dengan begitu, seluruh transaksi dan pelaporan bisa dipantau secara cepat dan efisien.
“Kita ingin Padang Panjang menjadi contoh daerah dengan tata kelola keuangan modern, transparan, dan akuntabel. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kepercayaan publik,” tegas Wali Kota.
Harapan Bersama
Langkah transparansi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan, mempercepat layanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Wali Kota menutup arahannya dengan ajakan agar semua pihak, baik aparatur maupun masyarakat, terus mengawal jalannya pengelolaan keuangan daerah.
“Tanpa dukungan semua elemen, transparansi hanya akan menjadi slogan. Mari kita jadikan ini sebagai budaya dalam setiap langkah pembangunan di Kota Padang Panjang,” pungkasnya.
