Kadis Kesehatan Padang Panjang Berikan Penjelasan Resmi Soal Isu Penonaktifan Peserta PBI BPJS Kesehatan
Padang Panjang, 20 Juni 2025 – Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, dr. Rina Marlina, M.Kes, memberikan klarifikasi tegas menanggapi beredarnya kabar mengenai penonaktifan secara sepihak terhadap peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di wilayahnya. Isu yang sempat viral di media sosial ini disebutnya sebagai informasi tidak akurat yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
Akar Masalah: Beredarnya Kabar Penonaktifan Massal
Beberapa hari terakhir, sejumlah warga Padang Panjang dihebohkan dengan informasi yang menyebutkan bahwa:
❌ Ada penonaktifan sepihak terhadap peserta PBI BPJS Kesehatan
❌ Sejumlah warga tidak bisa mengakses layanan kesehatan karena status kepesertaannya “nonaktif”
❌ Pemerintah daerah dituding melakukan pemutusan bantuan tanpa sosialisasi
Menanggapi hal ini, Kadis Kesehatan Padang Panjang langsung melakukan verifikasi data bersama tim BPJS Kesehatan setempat.
Klarifikasi Resmi: Tidak Ada Penonaktifan Sepihak
Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Dinas Kesehatan, dr. Rina Marlina menyampaikan penjelasan resmi:
-
Tidak Ada Kebijakan Penonaktifan Massal
-
“Sampai hari ini, tidak ada satu pun peserta PBI BPJS Kesehatan di Padang Panjang yang dinonaktifkan secara sepihak oleh pemerintah daerah atau BPJS,” tegasnya.
-
-
Masalah Teknis dan Verifikasi Data
-
Beberapa warga yang mengeluh tidak bisa mengakses layanan biasanya terkendala:
-
Perubahan data (misalnya pindah domisili atau perubahan status ekonomi)
-
Kesalahan input data oleh fasilitas kesehatan
-
Kartu BPJS yang belum diperbarui
-
-
-
Prosedur Jika Ada Warga yang Terkendala
-
Warga diminta segera melapor ke Dinas Kesehatan Padang Panjang atau Kantor BPJS Terdekat untuk pengecekan ulang.
-
Jika masih memenuhi syarat, status kepesertaan akan diaktifkan kembali.
-

Baca juga: BKPSDM Padang Panjang persiapkan penerapan sistem presensi online bagi ASN
Penyebab Munculnya Isu
Menurut Kadis Kesehatan, isu ini kemungkinan besar muncul karena:
-
Kurangnya pemahaman sebagian warga soal mekanisme pembaruan data BPJS
-
Komunikasi yang belum optimal antara fasilitas kesehatan dan peserta
-
Hoaks yang sengaja disebarkan oleh okum tidak bertanggung jawab
Langkah Pemerintah Daerah ke Depan
Untuk menghindari kesalahpahaman serupa, dr. Rina mengungkapkan sejumlah langkah yang akan dilakukan:
✔ Sosialisasi intensif ke masyarakat tentang tata cara verifikasi data BPJS
✔ Koordinasi rutin dengan BPJS Kesehtan untuk memastikan data peserta selalu update
✔ Membuka posko pengaduan bagi warga yang mengalami kendala akses layanan
Pesan untuk Masyarakat
Kadis Kesehatan mengimbau warga:
-
Tidak mudah percaya informasi yang beredar di media sosial sebelum dikonfirmasi ke sumber resmi
-
Segera melapor jika mengalami kendala dalam menggunakan BPJS Kesehtan
-
Memperbarui data secara berkala untuk menghindari masalah administrasi
#BPJSKesehatan #PadangPanjang #KlarifikasiDinkes #PBIJKN #HoaksKesehatan