Padang Panjang – Wacana Gaji Tunggal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mencuat setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Abdullah Azwar Anas, memberikan penjelasan terbaru terkait rencana tersebut. Menurutnya, konsep gaji tunggal yang sebelumnya sempat dibahas di berbagai forum ini, masih dalam tahap kajian dan pembahasan lebih lanjut, terutama dalam konteks Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen ASN yang kini sedang dalam proses penyelesaian.
Isu gaji tunggal untuk ASN sebenarnya telah menjadi topik hangat sejak beberapa tahun lalu. Wacana ini muncul sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, sekaligus memudahkan pengelolaan anggaran negara, terutama dalam penataan sistem remunerasi yang lebih adil dan transparan di seluruh instansi pemerintahan.
Wacana Gaji Tunggal ASN: Apa Itu?
Gaji tunggal ASN adalah konsep di mana semua ASN di berbagai instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, akan menerima gaji pokok yang setara dengan pangkat dan golongan mereka, tanpa adanya perbedaan signifikan berdasarkan lokasi atau jenis instansi. Dalam konsep ini, tidak akan ada lagi perbedaan yang mencolok antara ASN di instansi pusat dan daerah, atau antara ASN di kementerian yang satu dengan kementerian lainnya.
Baca Juga : Ketua MPR Bagikan 15 Ribu Paket Bantuan ke Aceh, Sumut dan Sumbar
Salah satu tujuan dari penerapan gaji tunggal adalah untuk mengurangi ketimpangan dalam sistem penggajian ASN yang selama ini dinilai kurang adil. Beberapa daerah yang memiliki anggaran lebih besar sering kali memberikan tunjangan lebih tinggi kepada ASN mereka, sementara daerah lainnya yang anggarannya lebih kecil, memberikan tunjangan yang jauh lebih rendah. Dengan gaji tunggal, diharapkan akan tercipta kesetaraan yang lebih baik antara ASN yang bekerja di berbagai wilayah.
MenPANRB Abdullah Azwar Anas: Menunggu Penyelesaian RPP Manajemen ASN
Wacana Gaji Tunggal Menurut Abdullah Azwar Anas, MenPANRB, rencana penerapan gaji tunggal ini masih menunggu penyelesaian dari RPP Manajemen ASN yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi oleh pihak pemerintah. RPP ini akan menjadi dasar hukum dan acuan untuk mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan sumber daya manusia di sektor pemerintahan, termasuk pengaturan sistem penggajian bagi ASN.
“Kami sedang menyelesaikan RPP Manajemen ASN, dan dalam RPP tersebut, salah satu bahasan penting adalah soal pengelolaan gaji ASN yang lebih adil dan transparan. Namun, kami perlu memastikan bahwa konsep gaji tunggal ini tidak hanya akan berdampak pada keadilan, tetapi juga tidak membebani anggaran negara. Ini harus dipertimbangkan secara matang,” kata Abdullah Azwar Anas dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15 Desember 2025).
MenPANRB menambahkan bahwa pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa sistem gaji tunggal ini dapat diimplementasikan secara efektif, tanpa mengganggu keberlanjutan anggaran negara yang digunakan untuk membayar ASN.
Tujuan dan Manfaat Gaji Tunggal bagi ASN
Rencana penerapan gaji tunggal bagi ASN memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:
-
Meningkatkan Keadilan: Dengan adanya gaji yang seragam, ASN di seluruh Indonesia akan menerima penghasilan yang adil berdasarkan jabatan dan golongan mereka, tanpa membedakan lokasi kerja atau jenis instansi.
-
Transparansi Anggaran: Penerapan gaji tunggal dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, karena pemerintah dapat dengan mudah mengatur dan memantau pengeluaran untuk gaji ASN
