Laporan Padang Panjang – Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyampaikan Iran Apresiasi Kepemimpinan Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB). Ia menilai peran Indonesia di forum HAM global membuka peluang bagi tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang. Pernyataan tersebut muncul dalam Resepsi Hari Nasional Republik Islam Iran di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Boroujerdi menegaskan bahwa Indonesia memegang peranan penting dalam mempromosikan prinsip-prinsip non-selektivitas dan ketidakberpihakan dalam isu HAM. Ia menyatakan kepemimpinan Indonesia memberi ruang bagi negara-negara merdeka untuk memperkuat dialog dan kerja sama dalam tata kelola hak asasi manusia di tingkat internasional. Pernyataan ini mencerminkan apresiasi Iran terhadap komitmen diplomasi Indonesia di Dewan HAM PBB.
Baca Juga : Indonesia Fokus Lima Agenda Prioritas dalam Keketuaan D-8
Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB berawal setelah negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) secara bulat mencalonkan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk periode 2026. Indonesia kemudian resmi menjalankan mandat tersebut sejak 8 Januari 2026 dan memimpin pembukaan sesi tahun ini. Posisi ini memberi Indonesia tanggung jawab besar dalam mengarahkan agenda hak asasi manusia global.
Dalam pernyataannya, Boroujerdi mengatakan bahwa peran Indonesia di Dewan HAM PBB juga membawa harapan bagi kerja sama global yang lebih kuat, terutama antara Iran dan Indonesia. Ia menilai posisi strategis itu dapat memperluas kolaborasi di berbagai isu multilateral dan mempromosikan nilai-nilai universal.
Indonesia telah menjalankan peran aktif dalam Dewan HAM PBB dengan membawa tema inklusivitas dan penghormatan terhadap berbagai perspektif negara berkembang. Melalui kepemimpinan ini, Jakarta terus mendorong pendekatan dialog serta kerjasama teknis guna menyelesaikan persoalan hak asasi manusia tanpa memihak.
Pernyataan Iran Apresiasi Kepemimpinan Indonesia ini mencerminkan pengakuan eksternal terhadap peran diplomasi Indonesia di panggung global, sekaligus memperkuat posisi negara sebagai mediator yang kredibel dalam forum internasional hak asasi manusia.
